Rabu, 19 Juli 2023

Sukuk Ijarah: Mengenal Instrumen Keuangan Berbasis Sewa dalam Ekonomi Syariah

 

1.    Sukuk / Obligasi Syariah

a.    Pengertian Sukuk

Menurut Bursa Efek Indonesia, obligasi adalah surat utang jangka menengah dan jangka panjang dan bisa dipindah tangankan yang berisikan perjanjian bahwa penerbitnya akan membayar imbalan berupa bunga dalam jangka waktu tersendiri dan membayar kembali pokoknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sementara itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan Obligasi syariah sebagai suatu surat berharga jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh penerbit kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah dalam bentuk /margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[1]

Merujuk pada Fatwa DSN, dapat diketahui bahwa penerapan obligasi syariah menggunakan akad antara lain: akad musyarakah, mudarabah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. penerbitnya disebut mudharib sedangkan pemegang obligasi adalah shahibul mal (investor). Bagi emiten tidak boleh melakukan bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah.[2]

Secara internasional, obligasi syariah dikenal dengan sukuk. Sukuk diperkenalkan sebagai pengganti istilah obligasi syariah (Islamic bonds). Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memilki arti mirip sertifikat atau note. Secara khusus, sukuk adalah bukti kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan baik penuh maupun proporsional dalam suatu aset atau kelompok aset.[3]

b.   Dasar Hukum Sukuk

1)        Al-Qur’an

Dewan Fiqh Internasional telah membahas keberadaan obligasi Islam (sukuk) dan telah memutuskan bahwa dilarang untuk menerbitkan obligasi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah Al-Qur'an dan hadits, termasuk riba.

Dasar hukum pada Al-Qur’an mengenai sukuk terdapat pada QS. Al-maidahayat 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikianitu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah(5) : 1)[4]

2)      Pandangan Ulama Fiqh

Menurut Hussein Shehata, sukuk didasarkan atas kerjasama (partisipasi) dalam pembiayaan proyek atau "genmo pil gurumi" (laba rugi). Sistem sekuritas korporasi modern dan sistem investasi unit pasar investasi (Yumuddin, 2008: 347).

3)      Perundang Undangan

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 8 tentang Pasar Modal yang tercantum dalam Pasal 5 huruf p dan q menyatakan bahwa Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Papipam mempunyai kekuasaan sebagai berikut:

a)                                                              Menetapkan komoditi lain sebagai surat berharga selain yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5.

b)  Melakukan hal lain yang ditentukan oleh undang-undang ini. Ketentuan Pasal 5 (p) dan (f) UU Pasar Modal menyatakan bahwa Babypam berhak menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah Islam yang melarang penggunaan konsep bunga dalam semua transaksi.

4)   Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, disebut bahwa:[5]

 a) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah ialah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban berdasarkan bunga.

b) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang berlandaskan prinsip syariah.

c.    Jenis Sukuk

Jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, antara lain yaitu:[6]

1)   Sukuk ijarah.

Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan suatu akad atau akad ijarah, di mana salah satu pihak memegang kepemilikan manfaat atas suatu aset, sendiri atau melalui agen, berdasarkan harga dan jangka waktu yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset. Sukuk ijarah dibagi menjadi Ijarah al muntahiya bittamliek berdasarkan kepemilikan (jual dan sewa kembali), dan sewa menyewa kembali.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam kontrak Skook Ijarah. Kontrak adalah kontrak investasi, yaitu perjanjian investasi bersama antara investor (pemegang Skook) dan pihak bertujuan khusus (SPV), serta perjanjian jual beli dan sewa antara pihak SPV/KIK dan pemasok atau penjual aset (barang) ( Ijarah) atau kontrak penjualan. . Pembelian antara SPV/KIK dan perusahaan yang membeli atau menyewakan suatu aset. Mekanisme pelepasan Skook Ijarah adalah sebagai berikut:

a)         SPV dan debitur mengadakan perjanjian jual beli aset dengan kewajiban jual beli. Artinya, pemerintah bertanggung jawab untuk membeli kembali aset dari SPV dan wajib menjual aset tersebut kepada pemerintah jika SPV tersebut syariah. Pembayaran sewa obligasi (sukuk) yang sesuai akan dibayarkan.

b)        SPV akan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) untuk memodali pembelian aset.

c)         Pemerintah menyewa kembali aset dengan melaksanakan perjanjian sewa (Ijara Agreement) dengan SPV dalam kurun waktu yang sama ketika obligasi syariah (sukuk) ijarah akan diterbitkan.

d)        Berdasarkan servicing agency agreement, pemerintah dipilih sebagai perantara untuk perusahaan dalam perawatan aset dan bertanggung jawab kepada perusahaan tersebut.

Sedangkan mekanisme untuk pembayaran imbalan dari penerbitan Sukuk Ijarah iniyaitu:

a)         SPV menerima pelunasan sewa yang berupa imbalan secara bertahap dari Obligator selama terjadinya masa sewa. Imbalan sewa yang diperoleh bersifattetap (fixed rate) ataupun mengambang (floating rate).

b)        SPV melalui perusahaan atau agen yang telah ditunjukakan memanifestasikan imbalan kepada para pemilik modal.

2)   Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan kontrak di mana satu pihak menyediakan modal (rabb al-mal) dan pihak lain bekerja sama untuk menyediakan tenaga kerja dan keahlian (mudarib) atau kontrak mudharabah, dan keuntungan. Akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya.Entitas yang menyediakan modal menanggung semua kerugian yang terjadi.

3)   Sukuk musyarakah

Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan sesuai dengan akad atau akad Musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau mendanai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan dibagikan sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing pihak.

 d.   Struktur Obligasi Syariah

Obligasi ijarah adalah surat berharga yang mengandung akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah atau badan lainnya yang mewajibkan penerbit obligasi untuk dapat membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa biaya sewa guna usaha dan pembayaran pokok jumlah obligasi pada saat jatuh tempo.[7]

Penerbitan obligasi ijarah mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 mengenai obligasi syariah ijarah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kewajiban syariah ijarah merupakan obligasi yang berdasarkan kesepakatan ijarah yang tentang isi Fatwa Dewan Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.[8]

  Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad sukuk ijarah. Akad akadnya adalah akad investasi yaitu antara investor (sukuk holder) dan pihak Special Purpose Vehicle (SPV) atau kontrak investasi kolektif, akad jual beli antara pihak SPV/KIK dan pihak suplier atau penjual aset (komoditi) dan akad sewa (ijarah) atau jual beli antara pihak SPV/KIK dan perusahaan pembeli atau penyewa asset



[1]Cahyanti Anggraini, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.”

[2]Ibid, h. 18

[3]Ibid, h. 19

[4]QS.Al-Maidah1.QuranKemenag.WebsiteResmi:https://quran.kemenag.go.id

[5] Randi SyarifHidayat, “Pengaruh penerbitan sukuk Negara terhadap, Hal 23-24

[6]Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 2009. Jakarta: Kencana. hal.144

[7]Cahyanti Anggraini. PengaruhPenerbitan Sukuk Ijarah Dan Ukuran Perusahaan TerhadapProfitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun2016-2018

[8]Ibid., h. 26

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN UJI BREUSCH PAGAN GODFREY DI EVIEWS

  SIAPDAN DATA DI EXCEL BUKA DATA EXCEL DENGAN OPEN WITH EVIEWS  AKAN MUNCUL TAMPILAN SEPERTI INI KLIK NEXT TERUS SAMPAI MUNCUL INI, PILIH U...